Blog

Bekasi — Tim SAR Brimob Polda Metro Jaya dari Batalion D Pelopor menerima laporan orang tenggelam sekitar pukul 14.30 WIB. Merespons laporan tersebut, personel Brimob bergerak cepat ke lokasi kejadian dan bergabung dengan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian.

Seorang ibu bernama Siti Nurjanah (43) dilaporkan tenggelam di sebuah danau di wilayah Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam proses pencarian bersama tim SAR gabungan, almarhumah akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Pukul 16.50 WIB korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan (Brimob dan Basarnas) dan kegiatan pencarian dinyatakan selesai,” kata Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto, dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Selain mencari korban tenggelam, personel Brimob juga aktif melakukan operasi kemanusiaan di sejumlah lokasi terdampak banjir. Personel melakukan patroli SAR di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, yang terendam banjir.

Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi sejak pagi tadi turut menggenangi Perumahan Arafah Village. Aparat Polres Metro Bekasi dan Tim SAR Brimob Polda Metro turun mengevakuasi warga.

Kombes Henik menegaskan bahwa kehadiran Brimob di tengah masyarakat merupakan wujud nyata tugas kemanusiaan Polri, khususnya dalam penanganan bencana alam. Ia juga mengapresiasi sinergi lintas instansi yang terjalin dalam setiap operasi penyelamatan di lapangan.

Satuan Brimob Polda Metro Jaya terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, serta segera melapor kepada aparat apabila terjadi situasi darurat di lingkungan sekitar.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya menyiagakan personel Brimob yang memiliki kemampuan SAR untuk mengantisipasi banjir.

“Merespons situasi banjir di wilayah Bekasi, Bapak Kapolda telah menginstruksikan penebalan personel dari jajaran Satbrimob Polda Metro Jaya ke titik-titik terdalam,” kata Kombes Budi.

Kombes Budi menambahkan, fokus utama Brimob di lapangan adalah evakuasi darurat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan balita, dengan menggunakan perahu taktis agar seluruh warga dapat segera bergeser ke lokasi yang lebih aman.

Jakarta Selatan – Dalam rangka mencegah terulangnya aksi tawuran antara warga Kampung Pulo dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Polres Metro Jakarta Selatan bersama Polsek Tebet melaksanakan kegiatan Ngopi Kamtibmas sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi antara Kepolisian dengan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026, pukul 09.00 WIB hingga 11.30 WIB, bertempat di Jl. Inspeksi Kali Ciliwung RT 08 RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, wilayah hukum Polsek Tebet.

Kegiatan Ngopi Kamtibmas ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan, S.E., dan dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Jakarta Selatan, di antaranya AKBP Dodi Ginanjar, S.H. (Kasat Binmas), AKBP Murodih (Kasi Humas), Kompol Bayu (Kasi Propam), Iptu Joko Mulyono, S.H. (Kanit Intelkam), Ipda Ambar (Kanit Binmas), Aiptu Saprudin, S.H. (Binmas Bukit Duri), Aipda Harry Fajar, S.H., M.H. (Panit Intelkam), serta para Bhabinkamtibmas Polsek Tebet.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur tiga pilar dan tokoh masyarakat, antara lain Ketua RW 012 Bukit Duri Bapak Wawan Efendi, Ketua RT 07/12 Bapak Bowo, Ketua RT 08 Bapak Ari, serta warga masyarakat RW 012 Bukit Duri, dengan jumlah peserta sekitar 45 orang.

Dalam sambutannya, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan mengajak seluruh warga untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan

Antarwarga, saling mengingatkan serta menjaga anak-anak agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum. Disampaikan pula bahwa saat ini memasuki bulan Sya’ban dan menjelang bulan suci Ramadhan, diharapkan kegiatan keagamaan dapat lebih ditingkatkan sebagai upaya pembinaan moral dan spiritual masyarakat, khususnya generasi muda.

Sementara itu, Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan, S.E. menekankan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Apabila terdapat hal-hal mencurigakan, warga diimbau untuk saling menegur secara humanis dan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian melalui Call Center 110 (gratis), Polsek Tebet, maupun langsung kepada personel Kepolisian yang dikenal. Kapolsek juga mengingatkan agar warga tidak mudah terpancing emosi apabila ada pihak yang mencoba memprovokasi tawuran, termasuk dengan penggunaan petasan, dan segera melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau pihak Kepolisian.

Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan pendidikan, personel Samapta Polsek Tebet melaksanakan kegiatan sambang dan patroli dialogis dengan menyambangi petugas keamanan (security) Kampus UGM Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026, pukul 12.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Ps. Panit Samapta Aiptu Suwarno bersama Brigpol Aditia, dengan bertemu langsung Chief Security Kampus UGM, Bapak Suseno. Dalam kesempatan tersebut, personel Samapta menyampaikan himbauan kamtibmas kepada pihak security guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di area kampus.

Adapun himbauan yang disampaikan meliputi antisipasi tindak pidana 3C (Curat, Curas, dan Curanmor), khususnya pencurian kendaraan bermotor yang akhir-akhir ini meningkat. Petugas mengimbau agar pengawasan area parkir lebih diperketat, memastikan kendaraan diparkir di tempat aman dan terpantau, serta menggunakan kunci pengaman tambahan seperti kunci stang, gembok, atau kunci cakram.

Selain itu, personel Samapta juga mensosialisasikan layanan Call Center Polisi 110 yang dapat dihubungi secara gratis dan bebas pulsa apabila pihak security memerlukan bantuan atau kehadiran personel Kepolisian.

Dengan kegiatan sambang ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara Kepolisian dan pihak keamanan kampus dalam menjaga keamanan lingkungan pendidikan. Hingga kegiatan selesai, situasi terpantau aman dan kondusif.

Jakarta Selatan – Dalam rangka mengantisipasi potensi banjir, Bhabinkamtibmas Kelurahan Bintaro Polsek Pesanggrahan, Aipda Shaipul Ansor, melaksanakan pemantauan debit air Kali Pesanggrahan di Komplek IKPN RW 04, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jum’at (30/1/2026) dini hari.

Kegiatan pemantauan tersebut berlangsung dilakukan bersama pihak Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, yakni Bp. Adi dan Bp. Widodo, sebagai bentuk sinergi dalam pengawasan kondisi aliran sungai di wilayah rawan genangan.

Dari hasil pengecekan di lokasi, diketahui bahwa kondisi Kali Pesanggrahan wilayah Kelurahan Bintaro masih berada pada status Siaga 3, dengan ketinggian muka air di hulu Pesanggrahan mencapai 180 cm.

Meski demikian, situasi di sekitar lokasi terpantau aman dan terkendali.
Aipda Shaipul Ansor menyampaikan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk memastikan perkembangan debit air secara langsung serta meningkatkan kesiapsiagaan aparat dan warga apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan.

“Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi potensi banjir serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.

Polsek Pesanggrahan mengimbau warga yang tinggal di sekitar bantaran kali untuk tetap waspada, memantau perkembangan informasi, serta segera melapor kepada petugas apabila terjadi kenaikan debit air yang berpotensi membahayakan lingkungan sekitar.

Semarang — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak relevan dengan arah reformasi nasional yang telah dijalani Indonesia sejak 1998.

Hal tersebut disampaikan Haedar usai menghadiri kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.

Menurutnya, reformasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade justru menempatkan institusi-institusi strategis negara secara langsung di bawah Presiden.

“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” ujar Haedar.

Ia menegaskan, daripada kembali mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah berjalan. Perubahan struktural dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak substantif.

Muhammadiyah, lanjut Haedar, berpandangan bahwa berbagai persoalan yang muncul di institusi negara, baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya, lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal.

“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.

Haedar juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sejalan dengan platform dan semangat reformasi nasional sejak 1998.

Ia meyakini pandangan tersebut juga dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, yakni mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” pungkas Haedar.

Jakarta — Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., menegaskan bahwa PP Polri tetap memiliki komitmen tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PP Polri juga menyampaikan instruksi tegas agar seluruh purnawirawan Polri tidak melakukan tindakan yang bersifat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan posisi strategis dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Wakapolri dalam sambutannya saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026, yang turut dihadiri para mantan Wakapolri, tokoh senior Polri, serta pimpinan organisasi purnawirawan TNI–Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menyampaikan bahwa dukungan terhadap penguatan kedudukan Polri di bawah Presiden disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Polri.

“Dukungan ini menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus melaksanakan transformasi secara menyeluruh. Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi strategis dalam memperkuat reformasi serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, humanis, dan berkeadilan,” tegas Wakapolri.

Wakapolri menambahkan, Polri berkomitmen penuh menindaklanjuti arahan Presiden melalui penguatan transformasi struktural, kultural, dan instrumental, guna membangun institusi kepolisian yang modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

“Transformasi Polri bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh personel. Tujuannya satu, menghadirkan Polri yang semakin presisi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakapolri menekankan pentingnya sinergi antara Polri, para purnawirawan, akademisi, serta seluruh elemen bangsa dalam mengawal keberlanjutan transformasi Polri.

Melalui momentum Munas VI PP Polri ini, Wakapolri berharap semangat kebersamaan, pengabdian, dan loyalitas kepada bangsa dan negara terus terjaga, sekaligus memperkuat komitmen Polri dalam mendukung kebijakan nasional serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Transformasi Polri menuju Polri Presisi,” pungkas Wakapolri.

Jakarta — Polda Metro Jaya menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Jaya 2026 di Lapangan Presisi Lantas Polda Metro Jaya, Rabu (28/1/2026). Apel ini menandai dimulainya operasi yang dilaksanakan selama 15 hari, mulai 28 Januari s.d. 11 Februari 2026 di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Sebanyak 675 personel gabungan diterjunkan dalam Operasi Pekat Jaya 2026. Personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres jajaran, unsur TNI, serta didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasi ini digelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif menjelang Bulan Suci Ramadan.

Operasi Pekat Jaya 2026 menyasar berbagai potensi gangguan kamtibmas, mulai dari aksi tawuran, geng motor, premanisme, peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang, penggunaan petasan, balapan liar, hingga kejahatan jalanan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan operasi ini merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan gangguan keamanan menjelang Ramadan. “Kami melaksanakan operasi secara tegas dan profesional, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman menjalankan aktivitas maupun ibadah,” ujarnya.

Ia menambahkan, operasi difokuskan di wilayah rawan seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, serta sejumlah wilayah perbatasan Jakarta Selatan. Di titik-titik tersebut akan ditempatkan pos pantau dan patroli gabungan bermobil. Selain itu, Direktorat PPA dan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya juga melakukan langkah pre-emptive melalui pendekatan ke masyarakat, sekolah-sekolah, serta pemuda di tingkat kelurahan yang telah dipetakan rawan tawuran.

Selain penegakan hukum, Operasi Pekat Jaya 2026 juga mengedepankan penguatan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Polda Metro Jaya terus memperkuat kolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Seluruh pelaksanaan tugas dalam operasi ini juga berpedoman pada nilai-nilai Program Jaga Jakarta, yakni Jaga Lingkungan, Jaga Warga, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna membangun stabilitas kamtibmas yang berkelanjutan, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan peresmian proyek revamping ammonia pabrik 2 PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penekenan MoU terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini di samping kami dapatkan undangan mendampingi Ketua dan pak Mentan melaksanakan peresmian revamping yang dilaksanakan di PT Kaltim artinya negara bisa melaksanakan efisiensi khususnya dalam produksi pupuk sebesar 10 sampai 16 persen,” kata Sigit di Bontang, Kaltim, Kamis (29/1/2026).

Sigit mengungkapkan, Polri dan PT Pupuk Indonesia juga melakukan nota kesepahaman terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia. Hal itu dilakukan agar penyubur tanaman tersebut bisa tepat sasaran ke para petani.

“Kami melaksanakan penandatanganan MoU untuk pendistribusian pupuk. Sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan,” ujar Sigit.

MoU ini, kata Sigit juga diharapkan proses distribusi pupuk bisa tepat waktu. Mengingat, apabila dalam proses penyaluran terjadi keterlambatan maka secara nasional akan membuat kerugian senilai ratusan triliun.

“Harapan kita sampai tepat waktu, karena tadi disampaikan bahwa keterlambatan satu minggu akan berdampak terhadap penurunan produktivitas dan apabila dinasionalkan itu merugikan seratu triliun,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, dengan tertibnya proses distribusi pupuk tersebut, maka diharapkan bisa meningkatkan produktivitas para petani. Sehingga, kata Sigit hal itu bisa menghasilkan swasembada pangan, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Disatu sisi produktivitas akan berkurang ini yang menjadi perhatian kita. Sebagaimana arahan Pak Presiden kita sedang membuat road map ke depan selain wujdukan swasembada pangan ke depan kita betul-betul bisa wujudkan indonesia menjadi salah satu negara menjadi lumbung padi dunia,” tegas Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk maksimal dan optimal dalam mengawal proses distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami dari jajaran Polri berterima kasih dan kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal terkait distribusi pupuk sehingga tepat sasaran produktivitas petani juga betul-betul optimal dan pencapaian peningkatan swasembada pangan sebagaimana ditarget pak Presiden betul-betul bisa berjalan dengan maksimal,” tutup Sigit.

Jakarta — Kamis, 29 Januari 2026

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.

Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi Polri

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:

1. Penguatan SDM dan Pendidikan
   Pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.
2. Transformasi Kultural dan Etika Profesi
   Penguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.
3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas
   Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.
4. Modernisasi Sarana dan Prasarana
   Modernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.
5. Transformasi Digital
   Percepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.
6. Penguatan Fungsi Operasional
   Peningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.

“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

​ACEH TAMIANG – Sinergitas TNI dan Polri dalam penanganan pascabencana kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja tingkat tinggi di Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (28/1). Wakil Panglima TNI bersama Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol), para Gubernur Akademi Angkatan, serta Pejabat Utama (PJU) Akpol turun langsung meninjau lokasi sasaran fisik pembersihan sisa banjir yang dikerjakan oleh para Taruna.

​Kunjungan ini difokuskan pada dua fasilitas publik vital, yakni SD Tualang Cut 1 dan Puskesmas Manyak Payed. Kehadiran para pimpinan tertinggi lintas angkatan ini bertujuan untuk memastikan proses normalisasi lingkungan berjalan optimal agar layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat segera pulih.

​Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar peninjauan teknis, melainkan representasi kuat dari hadirnya negara di tengah kesulitan masyarakat.

​”Kunjungan kerja Wakil Panglima TNI bersama Gubernur Akpol dan para Gubernur Akademi Angkatan ini bertujuan meninjau langsung proses sasaran fisik pembersihan sisa lumpur dan material pascabanjir yang dilaksanakan oleh Taruna Akpol. Kami ingin memastikan fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat segera digunakan kembali oleh warga,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Kamis (29/1).

​Selain memantau pengerjaan fisik, rombongan juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan warga setempat dan menyerahkan bantuan sosial. Langkah ini dilakukan untuk membangkitkan semangat masyarakat yang terdampak musibah banjir bandang beberapa waktu lalu.

Trunoyudo menambahkan bahwa interaksi antara pimpinan, Taruna, dan masyarakat memiliki nilai edukasi dan empati yang mendalam bagi para calon perwira.

​”Selain peninjauan, rombongan juga menyerahkan bantuan serta berinteraksi dengan masyarakat sebagai bentuk dukungan moral dan kepedulian terhadap pemulihan pascabencana. Ini merupakan bagian dari pembentukan karakter Taruna agar senantiasa peka terhadap kesulitan rakyat,” pungkasnya.

​Hingga saat ini, kolaborasi antara personel TNI, Polri, dan masyarakat di Aceh Tamiang terus berlanjut guna mempercepat pembersihan sisa-sisa material banjir sehingga roda kehidupan sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan normal.