Blog

Jakarta – Polda Metro Jaya melalui Bagian Psikologi Biro SDM menurunkan tim pendampingan psikologis bagi keluarga korban kebakaran Gedung Terra Drone di Jakarta Pusat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat Polri dalam memastikan keluarga mendapatkan dukungan di tengah situasi yang penuh kecemasan dan ketidakpastian. Pendampingan dilakukan di RS Polri Kramat Jati sejak para keluarga mulai berdatangan untuk memastikan informasi terkait kondisi anggota keluarga yang menjadi korban.

Sebanyak 10 personel yang terdiri dari psikolog dan konselor dikerahkan bekerjasama dengan Psikolog Rumah Sakit Polri untuk memberikan psychological first aid (PFA), dukungan emosional, serta penanganan awal psikologis bagi keluarga yang menunggu proses identifikasi oleh Tim DVI Polri. Kehadiran tim ini diharapkan dapat membantu keluarga tetap kuat saat menghadapi proses yang memerlukan ketenangan dalam setiap tahapannya.

Kabag Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya, AKBP Ida Bagus Gede Adi Putra Yadnya, menyampaikan bahwa pendampingan dilakukan untuk membantu keluarga tetap stabil secara emosional dalam menghadapi proses yang sensitif dan penuh tekanan tersebut. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang tepat dan pendampingan sejak awal sangat penting agar keluarga tidak larut dalam kecemasan.

“Tim kami hadir sejak awal untuk memastikan keluarga korban mendapatkan ketenangan, pendampingan, serta dukungan psikologis yang diperlukan selama menunggu informasi resmi,” ujarnya pada selasa (09/12/25).

Lebih lanjut, proses identifikasi korban yang masih berlangsung ini memberikan tekanan psikologis yang besar, terutama bagi keluarga yang menunggu kabar mengenai orang terdekatnya. Oleh karena itu, pendekatan empatik, komunikasi terapeutik, serta pendampingan berbasis humanis menjadi metode utama dalam pelaksanaan dukungan psikologis.

Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya dalam memberikan penanganan menyeluruh, mulai dari identifikasi, dukungan medis, hingga pemulihan mental bagi keluarga. Pendampingan psikologis akan terus dilakukan hingga seluruh proses dinyatakan selesai.

Jakarta Selatan – Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam, S.I.K., M.Si., CPHR., CBA., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakoord) unsur 3 Pilar yang dipimpin langsung oleh Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025) pukul 08.00 WIB.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Assisten Pemerintahan Kota Ahmad Basarudin, Assisten Kesra Tommy, Kabag KKPP Kota Azhari, Camat Pesanggrahan Angga Saputra, Dekot Jaksel H. Komarudin, Danramil Mayor TNI Arh. Ulung, perwakilan Dinas Perhubungan, Satlak Pendidikan, para lurah, kasi, serta unsur Satpol PP.

Rakoord tersebut membahas berbagai permasalahan kewilayahan di Kecamatan Pesanggrahan, di antaranya pembuatan embung RT 10/02 Petukangan Selatan, permasalahan tower dan Rumah Potong Hewan (RPH) di Petukangan Utara, persoalan parkir Ruko GB RSUD, perbaikan drainase RSPPN Bintaro, serta penertiban warung yang berdiri di atas Kali Uangan di wilayah Ulujami.

Polsek Pesanggrahan juga menyampaikan beberapa poin perhatian, seperti penanganan tawuran pelajar, balap liar, permasalahan traffic light, banjir, serta bangunan yang berdiri di aliran Kali Uangan.

Dalam arahannya, Walikota Jakarta Selatan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor bagi camat, kasi, lurah, satlak, dan seluruh unsur 3 Pilar (TNI–Polri–ASN) untuk menindaklanjuti setiap permasalahan di wilayah masing-masing. Sinergi lintas instansi dinilai penting mengingat keterbatasan personel di lapangan.

Walikota juga memberikan perhatian terhadap pengawasan penggunaan tanah dan air bagi bangunan bertingkat, serta meminta seluruh unsur terkait mempersiapkan rencana pengamanan jelang Nataru 2025/2026. Selain itu, ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Pesanggrahan harus mencapai toleransi minimal 90 persen agar tidak berdampak pada penurunan TKD.

Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan Pesanggrahan yang dihadiri Kapolsek Pesanggrahan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Melalui komitmen bersama unsur 3 Pilar, Pemkot, dan para stakeholder, diharapkan setiap permasalahan kewilayahan dapat ditangani secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran.

Dengan terbangunnya koordinasi yang solid, Kecamatan Pesanggrahan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola wilayah yang lebih aman, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kapolsek Mampang, Kompol S. Aba Wahid Key, S.Sos., M.H., melaksanakan kegiatan sosialisasi di Masjid Al-Ikhlas SMA Negeri 60 Jakarta, Selasa (09/12), dengan mengajak para pelajar untuk menjauhi tindakan yang melanggar hukum serta menolak ajakan demonstrasi yang bersifat anarkis.

Dalam arahannya, Kapolsek Mampang menyampaikan pentingnya menjaga masa depan dengan menghindari tindakan anarkis, provokasi, hingga penyalahgunaan narkoba. Beliau juga mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, namun harus dilakukan secara tertib, damai, dan bermartabat sesuai aturan yang berlaku.

Kapolsek menekankan agar para pelajar fokus pada prestasi, mengisi waktu dengan kegiatan positif, serta menjaga nama baik sekolah dan lingkungan. “Mari jadikan Masjid Al-Ikhlas dan SMA 60 Jakarta sebagai tempat membentuk karakter yang berakhlak, cerdas, dan taat hukum,” pesannya.

Kegiatan ditutup dengan perekaman testimoni bersama pihak sekolah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Polsek Mampang berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat, khususnya pelajar, untuk memberikan edukasi dan pencegahan sejak dini demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

Jakarta Selatan – Aipda Samsul Mustofa, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tebet Barat, melaksanakan kegiatan sambang ke SMAN 26 yang berlokasi di Jl. Tebet Barat IV RT 07/02, pada Selasa (09/12/2025) pukul 06.30 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Aipda Samsul memberikan pengarahan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Suhendar, S.Pd., terkait pentingnya menjaga perilaku dan aktivitas para siswa agar tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa maupun kegiatan lain yang dapat merugikan diri sendiri serta mengganggu ketertiban masyarakat. Para siswa diimbau untuk tetap fokus pada tugas utama sebagai pelajar, yakni belajar dan berprestasi.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan informasi mengenai layanan kepolisian 110 sebagai saluran darurat yang dapat digunakan apabila pihak sekolah atau siswa membutuhkan bantuan polisi. Aipda Samsul menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas selalu siap hadir membantu dan memberikan dukungan keamanan lingkungan sekolah.

Kegiatan sambang ini berjalan aman dan lancar, serta menjadi bentuk nyata komitmen Polri dalam menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah demi terciptanya suasana belajar yang aman dan kondusif.

Jakarta Selatan – Brigadir Robbi Sandra Putra, Bhabinkamtibmas Kelurahan Manggarai Selatan, mendampingi jajaran Polres Metro Jakarta Selatan dalam kegiatan sambang dan penyuluhan kamtibmas di MA Asyafiiah 01, Jl. Al-Barkah RT 014/02, Manggarai Selatan, pada Senin (08/12/2025) pukul 10.00 WIB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kompol Bayu Agung A., S.H. (Kasi Propam Polres Jaksel), Iptu Joko Winarno (Kanit Binmas Tebet), dan Ipda Sutrisno P. Sinaga (Kanit Samapta Tebet). Kehadiran jajaran Polri tersebut bertujuan memberikan pembinaan dan pemahaman kepada pihak sekolah mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan pendidikan.

Kepada Kepala Sekolah, Ibu Sari Nurlita, disampaikan imbauan agar pihak sekolah meningkatkan pengawasan dan membimbing siswa untuk tidak terlibat aksi unjuk rasa ataupun kegiatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Siswa diingatkan agar tetap fokus pada proses belajar sebagai tugas utama mereka.

Jajaran Polri juga menyosialisasikan layanan kepolisian 110 sebagai sarana cepat bagi masyarakat atau pihak sekolah apabila membutuhkan bantuan, serta menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas siap hadir membantu kapan pun dibutuhkan.

Kegiatan berlangsung kondusif dan semakin mempererat sinergi antara Polres Jaksel, Polsek Tebet, dan pihak sekolah dalam menjaga lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif.

Jakarta Selatan — Polres Metro Jakarta Selatan kembali menunjukkan komitmen pelayanan humanis selama pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Nicolas Ary Lilipaly, S.I.K., M.H., M.Si. memimpin langsung kegiatan pembagian air mineral dan roti kepada massa aksi yang berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. Selasa, 9 Desember 2025

Sejak pagi, ratusan peserta aksi telah memadati area gedung KPK untuk menyampaikan aspirasinya. Melihat kondisi cuaca yang panas dan lamanya kegiatan berlangsung, Kapolres beserta jajaran turun langsung menyapa dan memberikan konsumsi berupa air mineral dan roti kepada para peserta aksi.

“Pengamanan aksi tidak hanya soal menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat yang menyampaikan pendapatnya tetap nyaman. Pembagian air dan roti ini adalah bentuk kepedulian kami kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly di sela kegiatan.

Aksi humanis tersebut mendapat apresiasi dari para peserta aksi. Banyak yang merasa terbantu oleh perhatian yang diberikan oleh petugas kepolisian, sehingga suasana penyampaian aspirasi tetap berlangsung damai dan sejuk.

Polri melalui Polres Metro Jakarta Selatan menegaskan bahwa pendekatan persuasif, humanis, dan penuh empati akan selalu dikedepankan dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat. Kehadiran Kapolres secara langsung di lapangan juga menunjukkan komitmen kuat Polri dalam memberikan pelayanan terbaik dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di depan Gedung KPK tetap aman, tertib, dan kondusif hingga massa aksi membubarkan diri.

Jakarta – Biddokkes Polda Metro Jaya menggelar Analisa dan Evaluasi (ANEV) Subbiddokpol Tahun 2025 di Aula Lantai 2 Biddokkes Polda Metro Jaya, Selasa (9/12/2025) pukul 07.00 WIB. Kegiatan menjadi ajang evaluasi kinerja kedokteran kepolisian sekaligus penguatan kapasitas forensik dan sistem keamanan makanan.

Kabiddokkes Polda Metro Jaya, dr. Martinus Ginting, Sp.P, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kemampuan personel, konsistensi pelatihan, serta kewajiban pelaporan setiap kegiatan kepada pembina fungsi. Ia juga memastikan dokter forensik akan terus mendampingi operasi kepolisian di wilayah, termasuk penguatan pelaksanaan food safety.

Kasubbid Dokpol, AKBP Asep Winardi S, AMd.Ft, S.H. memaparkan laporan kinerja Subbiddokpol selama satu tahun anggaran 2025. Berdasarkan data, pelaksanaan olah TKP mengalami peningkatan dari 54 kegiatan pada 2023 menjadi 83 kegiatan pada 2024, dan 102 di tahun 2025. Polres Metro Jakarta Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah olah TKP terbanyak. Sementara, data layanan kesehatan tahanan mencapai 6.804 penanganan pada 2025, dan kegiatan odontogram tercatat stabil di angka 250 kegiatan sejak 2023 hingga 2024 ada penambahan sedikit 300 ditahun 2025.

Kegiatan turut dihadiri Karo Dokpol Brigjen Pol I. Nyoman menekankan pentingnya profesionalisme dan nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan kedokteran kepolisian. Ia juga membeberkan rencana pengembangan aplikasi layanan ahli forensik untuk mempercepat proses identifikasi dan respons olah TKP berbasis teknologi.

Paparan berikut disampaikan Apoteker Dewi Ardi SSI selaku Kasubbid Produksi Farmapol yang memaparkan progres produksi kit food safety. Sebanyak 1.500 kit akan didistribusikan secara nasional dan 600 kit tambahan untuk kebutuhan SPPG Polri dalam mendukung program makanan bergizi gratis. Urkes jajaran diminta aktif melaporkan pengawasan mutu pangan sebagai bahan evaluasi.

Kegiatan ditutup dengan sesi praktik penggunaan kit food safety oleh tim Farmapol. Seluruh rangkaian acara berlangsung lancar dan menjadi sarana konsolidasi peningkatan kapabilitas forensik,: layanan kesehatan tahanan, serta sistem monitoring keamanan pangan di lingkungan Polda Metro Jaya.

Jayapura — Polda Papua resmi menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke enam provinsi di wilayah Papua Raya. Jumlah ini merupakan bagian dari total 2.700 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Penyaluran dilakukan ke seluruh kabupaten/kota di:

• Provinsi Papua
• Papua Pegunungan
• Papua Tengah
• Papua Selatan
• Papua Barat
• Papua Barat Daya

Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa distribusi ini merupakan langkah sigap Polri bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat Papua mendapatkan akses pangan yang merata.

“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” ujar Wakapolri saat doorstop, Selasa (9/12).

Wakapolri menyampaikan bahwa Menteri Perdagangan juga telah memerintahkan penyaluran minyak goreng ke Papua sebagai bagian dari penguatan stok bahan pokok.

Selain itu, arahan Presiden kepada Menteri Pertanian yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok harus dijaga tanpa menunggu gudang kosong.

“Papua tidak harus menunggu gudang kosong. Dirut Bulog akan terus mengisi gudang-gudang di Papua. Bahkan tahun depan Bulog akan membangun 100 gudang baru di seluruh Indonesia, termasuk di Papua,” jelas Komjen Dedi.

Untuk memperkuat sistem penyimpanan, Polri juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026, salah satunya berlokasi di Papua.

“Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” tegas Wakapolri.

Wakapolri turut menyampaikan bahwa pemerintah bersama Pemprov Papua akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pengembangan komoditas:

• Kopi
• Kakao
• Kelapa

Program ini telah disiapkan oleh Gubernur Papua sebagai bagian dari penguatan kedaulatan pangan dan ekonomi masyarakat Papua.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua adalah hal yang sangat disyukuri bersama. Pemerintah menyiapkan dukungan penuh untuk komoditas kopi, kakao, dan kelapa,” ujar Komjen Dedi.

Ia juga menyebut bahwa ketahanan pangan merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.

Wakapolri juga memastikan bahwa penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman dengan pengawalan TNI–Polri dan pemda. Ia menyatakan bahwa sistem distribusi telah dihitung secara matang untuk mengantisipasi hambatan di lapangan.

“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” pungkas Komjen Dedi.

Polri memastikan bahwa akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden.

Jayapura — Polri terus memperluas pembangunan Satuan Pendidikan Pelayanan Gedung (SPPG) sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan percepatan layanan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Pada Selasa (9/12), Polri resmi melakukan groundbreaking 6 SPPG baru di wilayah Papua.

Enam titik SPPG yang memasuki tahap groundbreaking tersebut meliputi:

• SPPG Polres Keerom — 1.500 penerima manfaat
• SPPG Polres Biak Numfor — 1.000 penerima manfaat
• SPPG Polres Merauke Distrik Semangga — 1.500 penerima manfaat
• SPPG Polres Merauke Distrik Kurik — 1.500 penerima manfaat
• SPPG Polres Merauke Distrik Ulilin — 1.500 penerima manfaat
• SPPG Polres Merauke Jl. Johar Merauke, Kelapa Lima, Merauke, Papua Selatan – 3.230 penerima manfaat

Sebelumnya, dua SPPG di Papua telah beroperasi dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat, yakni:

• SPPG Polda Papua — 1.880 penerima manfaat
• SPPG Polres Jayapura Kota — 2.783 penerima manfaat

Secara nasional, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG, di mana 1.099 unit telah terealisasi pada berbagai tahapan, mulai dari operasional, persiapan operasional, pembangunan hingga groundbreaking.

Selain itu, tujuh SPPG tambahan di wilayah 3T (terluar, terjauh, dan terpencil) Papua saat ini sedang dalam proses pembangunan sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan Polri di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses.

Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan SPPG di Papua merupakan langkah strategis dalam pemerataan pelayanan kepolisian, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

“SPPG ini bukan sekadar bangunan. Ini investasi besar untuk mempercepat pelayanan kepolisian di Papua. Semakin cepat kita bangun, semakin cepat masyarakat mendapatkan manfaatnya,” ujar Wakapolri.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri turut mengajak Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang, untuk turun langsung meninjau dan memastikan progres pembangunan SPPG di Papua berjalan lancar dan sesuai target, terutama untuk wilayah 3T yang prioritas percepatan layanan.

“Saya meminta Kasatgas MBG Irjen Nurworo Danang untuk turun langsung memastikan pembangunan SPPG di Papua berjalan lancar. Wilayah 3T harus menjadi prioritas agar masyarakat di daerah terpencil bisa merasakan layanan Polri yang sama dengan wilayah lainnya,” tegas Komjen Dedi.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat layanan di wilayah timur melalui penambahan SPPG dan inovasi digital layanan kepolisian.

“Papua adalah prioritas. Dengan adanya SPPG baru dan proyek yang sedang berjalan, kami ingin masyarakat mendapatkan layanan yang layak, modern, dan mudah dijangkau,” ungkapnya.

Groundbreaking ini sekaligus menjadi bukti komitmen Polri dalam mendukung transformasi layanan digital serta memastikan kehadiran negara semakin nyata hingga ke pelosok Papua.

Jakarta Selatan, 9 Desember 2025 – Dalam rangka mendukung kelancaran penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan Bulungan Raya, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan bersama jajaran Polda Metro Jaya melaksanakan apel persiapan pada Selasa pagi (9/12/2025) pukul 08.00 WIB, yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Ketut Gede Wijatmika, S.I.K., selaku Karo Ops Polda Metro Jaya.

Apel yang berlangsung dengan tertib ini diawali dengan briefing oleh Karo Ops Polda Metro Jaya bersama Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKBP Kade Budiyarta, S.I.K., pada pukul 08.15 WIB. Selanjutnya, pada pukul 08.27 WIB, apel dimulai dengan arahan penting dari Kapolda Metro Jaya yang disampaikan melalui Karo Ops. Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pentingnya paradigma baru dalam menghadapi aksi unjuk rasa, yaitu mengedepankan pelayanan yang humanis dan profesional.

Beberapa poin penting dalam arahan tersebut meliputi:

1. Perubahan paradigma dari pengamanan menjadi pelayanan.
2. Pelayanan harus menjamin aksi unjuk rasa berlangsung aman.
3. Pengendalian emosi anggota dalam setiap kondisi.
4. Pelaksanaan tugas secara humanis, dengan penegakan hukum sebagai langkah terakhir.
5. Pengendalian massa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
6. Penekanan pada penggunaan gas air mata yang hanya dilakukan berdasarkan instruksi pimpinan.
7. Pendekatan humanis dengan ruang dialog serta menghindari tindakan di zona berbahaya.

Pada pukul 08.42 WIB, dilakukan pengecekan personel oleh Karo Ops Polda Metro Jaya bersama Wakapolres Metro Jakarta Selatan untuk memastikan kesiapan seluruh anggota yang terlibat dalam pengamanan.

Aksi penyampaian pendapat dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan kehadiran beberapa kelompok massa yang menyuarakan tuntutan mereka terkait isu-isu korupsi di berbagai daerah. Berikut rincian kelompok massa beserta tuntutan mereka.

Dalam pengamanan kegiatan ini, Polres Metro Jakarta Selatan menurunkan kekuatan personel sebanyak 315 anggota, yang terdiri dari berbagai unit, termasuk Brimob, Dalmas, Lalu Lintas, Kriminal Khusus, Kriminal Umum, Narkoba, Siber, Intelkam, dan Polsek Rayon. Setiap unit memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi.

Pada kesempatan tersebut, juga telah dibacakan 18 poin direktif Kapolda Metro Jaya, dengan penekanan agar seluruh anggota bertindak profesional, mengedepankan pendekatan humanis, dan menghindari penggunaan senjata api secara sembarangan. Tindakan pengamanan diinstruksikan untuk dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan dalam satu rantai komando.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, KBP Nicolas Ary Lilipaly, S.I.K., M.H., M.Si., menegaskan bahwa pengamanan aksi unjuk rasa ini dilakukan secara profesional dan humanis. Seluruh personel diinstruksikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sesuai arahan Kapolda Metro Jaya, dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.